Sebelum diuraikan tentang prinsip-prinsip kebijakan publik terlebih dahulu akan disajikan istilah-istilah kebijakan publik yang dikemukakan beberapa pakar yang dikutip penulis. Dalam kamus Administrasi publik (chandler dan plano, 1988:107) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
Candler dan Plano (1988, dalam Yermias T Kaban 2004:56) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan Yerimias T Ka’ban (2005:57) mengemukakan bahwa pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk ”regulatory” yaitu mengatur prilaku orang, (2) bentuk ”redistributive” yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikan kepada yang miskin, (3) bentuk ”distributive”, yaitu melakukan distribusi atau memberi akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, dan (4) bentuk ”constituent” yaitu ditujukan untuk melindungi negara.
Adapun Prinsip-prinsip kebijakan yang dikemukakan di sini meliputi tahapan-tahapan kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan.
A. Tahapan-tahapan kebijakan
Yerimias T Ka’ban (2005:62) mengemukakan bahwa: tahapan-tahapan kebijakan meliputi beberapa tahap penting antara lain penetapan agenda kebijakan yaitu masalah apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, formulasi kebijakan yaitu mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah, adopsi kebijakan yaitu merupakan tahap berikutnya, di mana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif melalui suatu proses rekomendasi, implementasi kebijakan adalah merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasikan dana dan semberdaya yang ada dan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.
AG Subarsono (2005:10) mengatakan bahwa dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu; (1) membangun presepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena bena-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elit politik bukan dianggap, sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; (3) memobilisasi dukungan agar masalah ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan sebagainya.
B. Analisis kebijakan
Yeremias T Ka’ban (2005:63) mengatakan bahwa proses analisis kebijakan yang dibedakan atas perstrukturan atau identifikasi masalah, identifikasi alternatif, selektif alternatif. Pada tahap selektif alternatif meliputi menyepakati kriteria alternatif, penentuan alternatif terbaik, pengusulan alternative terbaik. sementara AG Subarsono (2005:8) mengatakan bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan politis. Aktivitas tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, impelmentasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi adalah aktivitas yang bersifat lebih intelektual.
C. Implementasi kebijakan
Yeremias T Ka,ban (2005: 72) mengatakan implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan-tujuan program. Dalam ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan kebehasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan program.
Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Solichin Abdul Wahab 2008:64) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang baik dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
D. Monitoring dan evaluasi
Sebagai langkah untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan yang dilaksanakan diperlukan adanya monitoring. Di dalam proses monitoring ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Tingkat efisiensinya yang berkenaan dalam proses rasio terbaik antara semua biaya yang dikeluarkan selama hasil implementasi dibandingkan dengan hasil sementara yang diperoleh. Sedangkan tingkat efektifitas selalu dikaitkan dengan apakah suatu hasil sementara yang didapat merupakan hasil yang memang direncanakan atau tidak.
Hasil monitoring sebagai bahan mengevaluasi untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar politik.
Namun pertanyaan kunci yang sering menjadi bahan perbincangan tentang hasil evaluasi adalah apakah outcome yang muncul merupakan hasil dari pelaksanaan program yang ada, atau dari faktor-faktor lain di luar program tersebut. Lebih lanjut Yeremias T Ka,ban (2005: 75) mengatakan bahwa problem yang biasanya dihadapi dalam evaluasi kebijakan adalah kelemahan dalam penyusunan indikator keberhasilan, dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi tujuan, perbedaaan tentang presepsi terhadap tujuan antara penilai dan yang dinilai, perbedaaan dalam orientasi waktu, dan sebagainya.
Sementara Edi Suharto (2005:199) mengatakan monitoring adalah pemantuan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Artikel lainnya
Sejarah Kesultanan Bima
Teknik Membuat Proposal Bantuan
Perbedaan Penelitian Terapan Dengan Penelitian Murni
Pengertian Kebijaksanaan dan Kebijaksanaan negara
Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bima, NTB Sejak Masa Orde Baru
