Tanggal 11 Juni 2013 kabinet Pemerintahan SBY-Boediono mengadakan rapat internal sesama partai koalisi terkait rencana kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Pada rapat yang berlangsung didipimpin langsung Presiden SBY dihadiri para ketua partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi kecuali PKS .
Pimpinan partai anggota koalisi menekan kontrak dan code of conduct (tata etika) pada tanggal 25 Oktober 2009 dan kemudian diperbaharui 23 Mei 2011 sebagai wujud kesepakatan demikian dilansir Republika.co.id (6/6/2013)
Ketidak hadiran PKS pada rapat koalisi akibat sengaja tidak diundang oleh koalisi Partai. PKS yang sudah jauh hari menyatakan sikap tidak setuju terhadap kebijakan presiden SBY sengaja mengisolasikan diri dan menuai kekecewaan parpol koalisi.
Ketua Umum PBB Ali Suryadharma menyesalkan langkah diambil PKS. "Kalau tidak memberikan dukungan, berbeda dengan kebijakan strategis, menurut code of conduct, sama saja dengan memisahkan diri (dari Setgab Koalisi)," ujarnya sebagaimana dilansir Republika.co.id (12/6/2013).
Sementara itu Ketua PAN mengatakan bahwa kenaikan APBN P sesuai ketentuan UU 17/2013 tentang keuangan negara adalah demi kepentingan rakyat miskin dan menyelamatkan bangsa.
"Kita harapkan APBN-P 2013 berjalan sesuai waktunya (17 Juni). Kalau sikap PKS sudah tidak perlu ditanya lagi," ucap Hatta.
Rapat Koalisi berlangsung di JCC dipimpin SBY yang didamping Wakil presiden Boediono dihadiri Ketua Umum partai Golkar, Aburizal Bakri, Menko Polhukam Djoko Suyanto,Ketua Umum PAN yang juga menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Mesesneg Sudi Silalahi, Menhukham Amir Syamsuddin, Menag yang juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Menakertrans yang juga Ketua Umum PKN Muhaimin Iskandar.
Liputan6.com (11/6/2013) juga melansir pernyataan Suryadharma Ali yang mengatakan bahwa kenaikan BBM merupakan langkah terakhir untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia
"Tadi kita lakukan pertemuan dengan presiden bahas soal RAPBN 2013, bahwa pemerintah menaikan BBM bukanlah suatu kebijakan yang semena-mena tapi kebijakan terakhir. Itu langkah terakhir menyelamatkan keuangan negara dan keuangan rakyat," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali setelah mengikuti rapat setgab di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2012).
"Subsidi diperbanyak untuk rakyat kecil, program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat miskin, beasiswa jumlah besar. Dan ini yang dilakukan, kebijakan kenaikan harga BBM bukan kebijakan yang menyenangkan juga, karena itu kami beri dukungan penuh kepada pemerintah," lanjutnya.
Rapat pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berakhir dengan voting dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 17 Juni 2013. Rapat yang dihadiri seluruh fraksi-fraksi pertai di lembaga legislatif tertinggi Indonesia dihadiri 519 anggota DPR.
Acara voting dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie diawali dari Fraksi Partai Hanura yang menolak dan Fraksi Gerindra. Sementara Fraksi menerima PKB, PPP, Golkar dan Demokrat, PAN. Dan dua fraksi yang menolak kenaikan BBM yang merupakan hak presdin ini adalah PKS dan PDI-P Perjuangan.
PKS menolak kenaikan BBM karena tidak ingin menambah beban rakyat miskin mengatakan, "F-PKS tetap konsisten dari awal tidak akan menambah beban rakyat miskin dengan menyetujui penaikan harga BBM Subisidi," kata anggota fraksi PKS Fahri Hamzah.
Pimpinan partai anggota koalisi menekan kontrak dan code of conduct (tata etika) pada tanggal 25 Oktober 2009 dan kemudian diperbaharui 23 Mei 2011 sebagai wujud kesepakatan demikian dilansir Republika.co.id (6/6/2013)
Ketidak hadiran PKS pada rapat koalisi akibat sengaja tidak diundang oleh koalisi Partai. PKS yang sudah jauh hari menyatakan sikap tidak setuju terhadap kebijakan presiden SBY sengaja mengisolasikan diri dan menuai kekecewaan parpol koalisi.
 |
| Bahan Bakar Minyak (BBM). (Foto: Ronamasa/Ahyar) |
Sementara itu Ketua PAN mengatakan bahwa kenaikan APBN P sesuai ketentuan UU 17/2013 tentang keuangan negara adalah demi kepentingan rakyat miskin dan menyelamatkan bangsa.
"Kita harapkan APBN-P 2013 berjalan sesuai waktunya (17 Juni). Kalau sikap PKS sudah tidak perlu ditanya lagi," ucap Hatta.
Rapat Koalisi berlangsung di JCC dipimpin SBY yang didamping Wakil presiden Boediono dihadiri Ketua Umum partai Golkar, Aburizal Bakri, Menko Polhukam Djoko Suyanto,Ketua Umum PAN yang juga menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Mesesneg Sudi Silalahi, Menhukham Amir Syamsuddin, Menag yang juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Menakertrans yang juga Ketua Umum PKN Muhaimin Iskandar.
Liputan6.com (11/6/2013) juga melansir pernyataan Suryadharma Ali yang mengatakan bahwa kenaikan BBM merupakan langkah terakhir untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia
"Tadi kita lakukan pertemuan dengan presiden bahas soal RAPBN 2013, bahwa pemerintah menaikan BBM bukanlah suatu kebijakan yang semena-mena tapi kebijakan terakhir. Itu langkah terakhir menyelamatkan keuangan negara dan keuangan rakyat," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali setelah mengikuti rapat setgab di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2012).
"Subsidi diperbanyak untuk rakyat kecil, program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat miskin, beasiswa jumlah besar. Dan ini yang dilakukan, kebijakan kenaikan harga BBM bukan kebijakan yang menyenangkan juga, karena itu kami beri dukungan penuh kepada pemerintah," lanjutnya.
Rapat pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berakhir dengan voting dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 17 Juni 2013. Rapat yang dihadiri seluruh fraksi-fraksi pertai di lembaga legislatif tertinggi Indonesia dihadiri 519 anggota DPR.
 |
| Rapat paripurna DPR-RI pengesahan RAPBN-P 2013 tentang kenaikan harga BBM bersubdi (Foto: Antara) |
Dari 519 anggota DPR-RI, sebanyak 338 orang mendukung pengesahan RAPBN-P 2013 dan 81 menolak," baca Ketua DPR Marjuki Alie saat membacakan hasil rapat paripurna DPR pada Senin (17/6/2013). (metrotvnews, 17/6/2013)
Acara voting dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie diawali dari Fraksi Partai Hanura yang menolak dan Fraksi Gerindra. Sementara Fraksi menerima PKB, PPP, Golkar dan Demokrat, PAN. Dan dua fraksi yang menolak kenaikan BBM yang merupakan hak presdin ini adalah PKS dan PDI-P Perjuangan.
PKS menolak kenaikan BBM karena tidak ingin menambah beban rakyat miskin mengatakan, "F-PKS tetap konsisten dari awal tidak akan menambah beban rakyat miskin dengan menyetujui penaikan harga BBM Subisidi," kata anggota fraksi PKS Fahri Hamzah.
Sehari sebelumnya partai oposisi telah menyatakan secara terbuka menolak setuju atas rencana pemerintah presiden SBY yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono kelahiran Pacitan Jawa Timur 9 September 1949 mengganti jabatan ketua umum terpilih Anas Urbaningrum yang tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya akibat tersandung dugaan korupsi.
Anggota DPR RI dari PDI-P menyayangkan kebijakan diambil presiden SBY menaikan harga BBM karena masih ada alternatif lain dapat ditempuh. Ia mencontohkan penghematan jalan dinas, menaikan bea batu bara, dan meningkatkan cukai rokok
"Ayo kita naikan bea keluar batu bara Rp. 40 Triliun pertahun. Kita naikan tarif cukai untuk minuman bersoda. Rokok juga. Ada satu jenis rokok itu 20 miliar batang pertahun. Dinaikan Rp. 100 (seratus rupiah) saja itu sudah mencapai Rp. 2 triliun"
"Ada sisa anggaran Rp. 30 triliun pertahun. Ada perjalanan dinas yang diaudit BPK dan jelas ada pemborosan. Kita harus tunjukanlah DPR lakukan penghematan. Jangan rakyat saja dibuat berhemat," kata anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan sebagaimana di lansir Metrotvnews (15/6/2013).
Sikap Fraksi PDI-P menolak kenaikan BBM bersubsidi langsung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun surat tersebut sudah lebih dulu beredar ke publik sebelum sampai ke tangan Ketua Fraksi PDI-P.
Surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bernomor:386/IN/DPP/VI/2013 tentang Penolakan BBM tertanggal 5 Juli 2013 yang ditujukan langsung kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani dan ditanda tangani langsung Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri dan sekjen DPP PDI P Tjahjo Kumolo beredar ke publik. Surat tersebut seharusnya menjadi komsumsi internal partai (metrotvnews.com 13/6/2013)
Anggota DPR RI dari PDI-P menyayangkan kebijakan diambil presiden SBY menaikan harga BBM karena masih ada alternatif lain dapat ditempuh. Ia mencontohkan penghematan jalan dinas, menaikan bea batu bara, dan meningkatkan cukai rokok
"Ayo kita naikan bea keluar batu bara Rp. 40 Triliun pertahun. Kita naikan tarif cukai untuk minuman bersoda. Rokok juga. Ada satu jenis rokok itu 20 miliar batang pertahun. Dinaikan Rp. 100 (seratus rupiah) saja itu sudah mencapai Rp. 2 triliun"
"Ada sisa anggaran Rp. 30 triliun pertahun. Ada perjalanan dinas yang diaudit BPK dan jelas ada pemborosan. Kita harus tunjukanlah DPR lakukan penghematan. Jangan rakyat saja dibuat berhemat," kata anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan sebagaimana di lansir Metrotvnews (15/6/2013).
Sikap Fraksi PDI-P menolak kenaikan BBM bersubsidi langsung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun surat tersebut sudah lebih dulu beredar ke publik sebelum sampai ke tangan Ketua Fraksi PDI-P.
Surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bernomor:386/IN/DPP/VI/2013 tentang Penolakan BBM tertanggal 5 Juli 2013 yang ditujukan langsung kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani dan ditanda tangani langsung Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri dan sekjen DPP PDI P Tjahjo Kumolo beredar ke publik. Surat tersebut seharusnya menjadi komsumsi internal partai (metrotvnews.com 13/6/2013)
