Pasangan pemenang Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2013-2018 yang sebelumnya bersengketa akhirnya dilantik pada hari Rabu (24/7). Rapat pleno pelantikan Walikota/Wakil Walikota Bima dipimpin Ketua DPRD Kota Bima Hj. Fera Amaliah di Paruga Na'E Manggemaci Kota Bima.
Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih untuk masa jabatan 2013-2018 H. Qurais dan H. A.Rahman berlangsung di Paruga Na'E Convention Manggemaci Kota Bima. Pasangan pemenang yang diusung Partai Demokrat dilantik berdasarkan SK kemendagri RI No 131.52.4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pengesahan pengangkatan Walikota Bima Provinsi NTB atas nama H. Qurais H. Abidin dan SK kemendagri RI No 132.52.4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi NTB atas nama H. A. Rahman H. Abidin.
Pilkada Walikota/Wakil Kota Bima periode 2013-2018 diikuti 7 (tujuh) pasangan calon dimenangkan pasangan incumbent H. Qurais dan H. A. Rahman hanya melalui satu kali putaran. Perolehan suara mayoritas pasangan nomor urut 3 ini mendapat gugatan pasangan lain berbuntut perkara hingga pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Walikota Bima periode 2013-2018, H. Qurais
(Foto: Ronamasa/Ahyar)
(Foto: Ronamasa/Ahyar)
Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih untuk masa jabatan 2013-2018 H. Qurais dan H. A.Rahman berlangsung di Paruga Na'E Convention Manggemaci Kota Bima. Pasangan pemenang yang diusung Partai Demokrat dilantik berdasarkan SK kemendagri RI No 131.52.4726 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pengesahan pengangkatan Walikota Bima Provinsi NTB atas nama H. Qurais H. Abidin dan SK kemendagri RI No 132.52.4727 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Walikota Bima Provinsi NTB atas nama H. A. Rahman H. Abidin.
Pilkada Walikota/Wakil Kota Bima periode 2013-2018 diikuti 7 (tujuh) pasangan calon dimenangkan pasangan incumbent H. Qurais dan H. A. Rahman hanya melalui satu kali putaran. Perolehan suara mayoritas pasangan nomor urut 3 ini mendapat gugatan pasangan lain berbuntut perkara hingga pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
