Dana kampanye pemilu presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli 2014 menjadi tanggungan pasangan calon. Dana untuk keperluan kampanye juga bisa diperoleh/berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat. Seperti diketahui salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla membuka rekening publik untuk mendapatkan donasi berasal dari penyumbang yang tidak memiliki identitas jelas.
Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah sah sumbangan dana kampanye pasangan Jokowi-JK yang berasal dari penyumbang yang tidak memiliki identitas jelas. Hal ini jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 103 dinyatakan bahwa pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas.
| Pasal 94 | |
| (1) | Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. |
| (2) | Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari: |
| a. | Pasangan Calon yang bersangkutan; |
| b. | Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan |
| c. | pihak lain. |
| (3) | Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. |
| Pasal 95 | |
| Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah. | |
| Pasal 103 | |
| (1) | Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari: |
| a. | pihak asing; |
| b. | penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya; |
| c. | hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; |
| d. | Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau |
| e. | pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa. |
| Pasal 96 | |
| ayat (3) dinyatakan bahwa Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. | |
